Hukum Pajak

Hukum Pajak

Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak ialah anak unsur dari hukum administrative, meskipun terdapat yang menghendaki supaya hukum pajak diserahkan tempat tersendiri di samping hukum administratif yang ditafsirkan sebagai otonomi hukum pajak sebab hukum pajak memiliki tugas yang mempunyai sifat lain dari pada hukum administrative yaitu hukum pajak dipergunakan pun sebagai alat guna menilai politik perekonomian, selain tersebut hukum pajak pada umumnya memiliki tata tertib dan istilah tersendiri guna lapangan pekerjaannya.

Hukum Pajak

Pengertian Hukum Pajak Berdasarkan keterangan dari Para Ahli

Adapun sejumlah pengertian hukum pajak menurut keterangan dari para berpengalaman yang diantaranya yaitu:

Berdasarkan keterangan dari Santoso Brotodihardjo, “1995:1”

Hukum pajak atau dikenal juag sebagai hukum fiskal adalahaturan yang mencakup wewenang atau hak pemerintah untuk memungut kekayaan dari seseorang dan lantas memberikannya lagi ke masyarakat dengan teknik melalui kas negara. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang dimana menata hubungan-hubungan orang atau badan hukum dengan negara yang memiliki keharusan untuk menunaikan pajak atau dikenal dengan mesti pajak.

Berdasarkan keterangan dari Bohari “2004:29”

Hukum fiskal atau hukum pajak merupakan kelompok dari ketentuan yang dimana menata hubungan rakyat selaku pembayaran pajak dan pemerintah selaku pemungut dari pajak.

Berdasarkan keterangan dari Dr. Soeparman Soehamidjaja

Hukum pajak adalahhukum yang menata masalah perpajakan, dimana pajak itu yang bakal meringankan ongkos produksi barang dan jasa kolektif untuk menjangkau kesejahteraan umum.

Berdasarkan keterangan dari Rochmat Soemitro “1979:24-25”

Hukum fiskal atau hukum pajak merupakan kelompok dari aturan atau ketentuan yang menata hubungan antara rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pihak pemungut pajak.

Berdasarkan keterangan dari Erly Suandy “2000:13”

Hukum fiskal atau hukum pajak adalahperaturan yang menata hubungan antara rakyat selaku mesti pajak “pembayar pajak” dengan penguasa atau pemerintah selaku pihak pemungut rakyat. Dan hukum pajak merupakan bagian dari hkm publik.

Berdasarkan keterangan dari Hartono Hadisoeprapto

Hukum pajak adalahserangkaian peraturan-peraturan yang menata bagaimana pajak itu diambil serta atas keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa apa pajak tersebut dikenakan dan berapa besarnya pajak yang mesti dipungut.

Berdasarkan keterangan dari Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak ialah iuran masyarakat untuk Negara (yang bisa dipaksakan) yang tergantung oleh yang mesti membayarnya menurut keterangan dari peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi pulang yang langsung bisa ditunjuk dan gunanya ialah untuk mengongkosi pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk mengadakan pemerintah.

Berdasarkan keterangan dari Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.,

Pajak ialah iuran masyarakat untuk Negara menurut undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukan dan dipakai untuk menunaikan pengeluaran umum.

Berdasarkan keterangan dari Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.,

Pajak ialah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan dampak pelanggaran hokum, tetapi wajib dilakukan menurut peraturan yang diputuskan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan dan proporsional, supaya pemerintah dapat mengemban tugas-tugasnya guna menjalakan pemerintah.

Pajak diambil menurut undang-undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi ialah Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan beda yang mempunyai sifat memaksa untuk kebutuhan Negara ditata dengan undang-undang”.

Menurut Suparman Sumadwijaya,

Pajak ialah iuran mesti berupa barang yang diambil oleh penguasa menurut norma hukum, untuk menutup ongkos produksi barang dan jasa kolektif dalam menjangkau kesejahteraan umum. sedangkan menurut keterangan dari Remsky K. Judisseno (1997:5) “Pajak ialah suatu kewjiban kenegaraan dan pengapdiaan peran aktif penduduk negara dan anggota masyarakat lainnya guna membiayai sekian banyak keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya ditata dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk destinasi kesejahteraan dan negara”.

Fungsi Hukum Pajak

Hukum pajak pun memiliki sekian banyak fungsi yang berdasar pada azas-azas yang bertujuan utama menyejahterakan penduduknya. Adapun faedah hukum pajak yang diantaranya yaitu:

Hukum pajak yakni sebagai acuan dalam membuat sistem pengambilan pajak yang mesti mengisi syarat keadilan, tepat guna dan simpel sejelas-jelasnya dalam undang-undang hukum pajak tersebut sendiri.

Sebagai sumber yang menjelaskan tentang mana dan siapa subjek maupun objek yang butuh dan tidak butuh dijadikan sumber pengambilan pajak yang bermanfaat untuk menambah potensi pajak di negara ini.

Pajak yang Dikelola Provinsi

Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang dipakai di seluruh jenis jalan darat, dan digerakkan oleh perlengkapan teknik berupa motor atau perlengkapan lainnya yang bermanfaat untuk mengolah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tergolong alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya memakai roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor individu menurut keterangan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diputuskan sebagai inilah :

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesatu sangat rendah sebesar 1% (satu persen) dan sangat tinggi sebesar 2% (dua persen);

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat diputuskan secara progresif sangat rendah sebesar 2% (dua persen) dan sangat tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan beda yang diputuskan dengan Peraturan Daerah, diputuskan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan sangat tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar diputuskan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan sangat tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pajak atas penyerahan hak kepunyaan kendaraan bermotor sebagai dampak perjanjian dua pihak atau tindakan sepihak atau suasana yang terjadi sebab jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Berdasarkan keterangan dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diputuskan paling tinggi setiap sebagai inilah :

penyerahan kesatu sebesar 20% (dua puluh persen) dan

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus guna kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak memakai jalan umum tarif pajak diputuskan paling tinggi setiap sebagai inilah :

penyerahan kesatu sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor ialah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang dipakai untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diputuskan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor guna bahan bakar kendaraan umum dapat diputuskan paling tidak banyak 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor guna kendaraan individu (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Air Permukaan

Berdasarkan keterangan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan ialah pajak atas pemungutan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan ialah semua air yang ada pada permukaan tanah, tidak tergolong air laut, baik yang sedang di laut maupun di darat.Tarif Pajak Air Permukaan diputuskan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Rokok

Berdasarkan keterangan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok ialah pungutan atas cukai cerutu yang diambil oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok diputuskan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai cerutu yang diputuskan oleh Pemerintah(Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penerimaan pajak rokok, baik unsur Provinsi maupun unsur Kabupaten/kota, dianggarkan paling tidak banyak 50% guna mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang ( Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Sumber:

admin

Related Posts

fallback-image

5 Contoh Percakapan Dalam Bahasa Inggris Untuk 4 Orang

Mempelajari Istilah Bahasa Inggris di Rumah Sakit

Mempelajari Istilah Bahasa Inggris di Rumah Sakit

Perbedaan “Bacon vs Pork vs Ham” Beserta Contoh

Perbedaan “Bacon vs Pork vs Ham” Beserta Contoh

Perbedaan ‘Fraud vs Cheat’ Dalam Bahasa Inggris Dan Artinya

Perbedaan ‘Fraud vs Cheat’ Dalam Bahasa Inggris Dan Artinya